JAKARTA – Dalam upaya memajukan transisi energi di Indonesia, Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) mengemukakan bahwa peningkatan pungutan produksi batu bara dapat menjadi solusi dalam memperbesar anggaran negara untuk transisi energi. Menurut SUSTAIN, langkah ini tidak hanya memberikan dampak positif pada fiskal negara tetapi juga mendukung keadilan sosial di sektor energi.
Melalui analisis mendetail, SUSTAIN menyoroti bahwa peningkatan pungutan batu bara berpotensi menambah pendapatan negara hingga minimal Rp 84,5 triliun per tahun, dengan skenario optimal mencapai Rp 353,7 triliun. “Peningkatan pungutan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pendanaan transisi energi, terutama dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP),” ujar Tata Mustasya, Direktur Eksekutif SUSTAIN, dalam diskusi di Jakarta, Selasa, 17 Desember 2024.
Pungutan produksi batu bara dapat diperoleh melalui peningkatan pajak, royalti, dan mekanisme lainnya, mengikuti fluktuasi harga pasar. Tata menekankan pentingnya kebijakan yang progresif dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan ini. “Kebijakan ini juga mencerminkan tanggung jawab Indonesia di panggung internasional untuk mendorong transisi energi di antara negara-negara selatan dan utara,” lanjutnya.
Penggunaan Supernormal Profit dari Batu Bara
Tata Mustasya juga menyoroti peluang menggunakan keuntungan supernormal yang diperoleh perusahaan batu bara untuk mendukung transisi energi. Menurutnya, keuntungan yang sangat tinggi harus dialokasikan kembali untuk kepentingan publik, dengan pemenuhan aspek keadilan sebagai landasan utama dari kebijakan ini.
Pada periode 2025-2030, jika tambahan pendapatan dari pungutan tersebut dikonversi dan diperbandingkan dengan kebutuhan JETP, maka skenario terbaik dapat memenuhi 147 persen dari total kebutuhan. Bahkan dalam skenario minimum, pendanaan yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik serta akselerasi energi terbarukan (35 persen).
Tantangan dan Peluang Sektor Pertambangan
Sekretaris Eksekutif dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Septian Hario Seto, turut menyoroti tantangan yang dihadapi sektor pertambangan, khususnya terkait keberlanjutan pendapatan royalti. “Beberapa tambang batu bara di Indonesia memiliki sisa masa tambang kurang dari 10 tahun, terutama yang memiliki Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK). Oleh karena itu, pendapatan royalti mungkin tidak akan bertahan lama,” ungkap Septian.
Dia mengingatkan potensi kehilangan produksi batu bara sebesar 200 juta ton sekitar tahun 2035, apabila struktur royalti yang ada saat ini tidak direformasi. “Kondisi ini mengharuskan kita untuk merancang strategi baru agar pendapatan dari sektor ini dapat terus mendukung transisi energi,” tambahnya.
Mengalihkan Subsidi Energi Fosil ke Energi Terbarukan
Tiza Mafira, Direktur Eksekutif Climate Policy Initiative, menyoroti pentingnya mengalihkan belanja negara dari subsidi energi fosil ke energi terbarukan. Dengan subsidi energi fosil mencapai Rp 165 triliun atau 9 persen dari total belanja negara, terdapat kebutuhan mendesak untuk earmarking atau penandaan anggaran hasil pungutan batu bara agar tidak bercampur dengan belanja lainnya.
Tiza menyarankan pembentukan special purpose vehicle atau lembaga keuangan khusus yang fokus menyalurkan hasil pungutan ke pendanaan energi terbarukan dan pengembangan jaringan listrik baru atau smart grid. "Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, kita dapat memastikan transisi energi berjalan dengan lancar dan adil," tegas Tiza.
Rekomendasi dari SUSTAIN beserta dukungan dari berbagai pihak menunjukan adanya potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi pungutan batu bara, yang dapat mendukung transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan. Dengan langkah terukur dan strategi yang tepat, Indonesia dapat menjadi pelopor dalam mendorong transisi energi global.