JAKARTA - Pencemaran udara telah menjadi perhatian serius di berbagai kota besar Indonesia, terutama wilayah Jabodetabek. Setiap tahun, puncak polusi udara terjadi pada bulan Juni hingga Agustus, bertepatan dengan musim kemarau. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia disarankan untuk mengadopsi BBM dengan standar Euro IV, sebuah langkah yang diharapkan akan membawa dampak positif terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Laporan dari Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti pentingnya transisi ini. Mereka menyebutkan bahwa penerapan BBM Euro IV dari tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan dapat mengurangi polusi udara di daerah Jabodetabek secara signifikan. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, mengungkapkan pentingnya langkah ini untuk mengurangi polutan berbahaya. "Euro IV mampu menurunkan tingkat particulate matter (PM) 2.5 hingga 96% dan polutan lain seperti SOx dan NOx hingga 82-98%," kata Fabby.
Saat ini, lebih dari 90% BBM yang dipasarkan di Indonesia masih mengandung sulfur tinggi, yaitu antara 150 hingga 2.000 ppm, tergantung jenis bahan bakarnya. Standar Euro IV yang memiliki batas kandungan sulfur 50 ppm diharapkan mampu meningkatkan kualitas udara secara keseluruhan, mengurangi pengeluaran kesehatan, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
Dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat sangat mengkhawatirkan. Data BPJS mengungkapkan bahwa biaya pengobatan penyakit terkait polusi udara, seperti pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan penyakit jantung iskemik, hampir mencapai Rp 1,2 triliun pada 2023. Fabby menegaskan bahwa, "Investasi dalam teknologi dan infrastruktur pengolahan BBM, meski menuntut biaya yang signifikan, akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi kesehatan dan ekonomi dalam jangka panjang."
Ilham RF Surya, Analis Kebijakan Lingkungan IESR, mencatat bahwa penerapan standar Euro IV diperkirakan akan meningkatkan biaya produksi BBM antara Rp 200 - Rp 500 per liter. "Pemerintah harus menyiapkan ruang fiskal untuk menyesuaikan dampak ekonomi ini," tambah Ilham. "Skema pembiayaan bisa mencakup subsidi pemerintah, pengalihan biaya ke konsumen, atau pembatasan akses BBM bersubsidi bagi kelompok tertentu."
Lebih lanjut, IESR mendorong pemerintah untuk tak hanya fokus pada peningkatan kualitas BBM, tetapi juga mengintegrasikan berbagai kebijakan transportasi yang berkelanjutan. Ini termasuk pengembangan transportasi publik yang nyaman, meningkatkan standar emisi dan efisiensi bahan bakar kendaraan, mendorong penggunaan kendaraan listrik, serta menerapkan manajemen lalu lintas ramah lingkungan.
Dalam kajian yang dilakukan, IESR memperkirakan bahwa pengurangan beban biaya klaim kesehatan dari BPJS untuk penyakit akibat polusi seperti pneumonia, jantung iskemik, dan PPOK bisa mencapai Rp 550 miliar pada tahun 2030. Angka tersebut terdiri dari penghematan sekitar Rp 246 miliar untuk pneumonia, Rp 268 miliar untuk jantung iskemik, dan Rp 36 miliar untuk PPOK.
Peralihan ke BBM berkualitas Euro IV ini menghadirkan tantangan dan memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. Namun, ini adalah langkah penting untuk memastikan masa depan yang lestari dan layak untuk generasi mendatang. Penerapan standar ini tidak hanya bertujuan mengurangi jejak emisi, tetapi juga menandai komitmen Indonesia dalam memerangi krisis kesehatan akibat polusi udara.
Dengan komitmen yang kuat dan rencana strategis, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi polusi udara secara signifikan, tetapi juga memperkuat posisi sebagai negara yang peduli terhadap lingkungan dan kesehatan publik. Adopsi standar Euro IV menjadi salah satu kunci solusinya.