JAKARTA — Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam upayanya beralih ke energi bersih dan terbarukan. Dalam upaya menggalang dana untuk transisi energi ini, Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) menyarankan peningkatan pungutan produksi batu bara sebagai solusi finansial efektif. Usulan ini bertujuan untuk memobilisasi dana tambahan bagi negara dalam mendukung upaya transisi energi yang membutuhkan pendanaan masif.
Tata Mustasya, Direktur Eksekutif Sustain, dalam sebuah diskusi bertajuk "Peningkatan Pungutan Produksi Batu Bara: Peluang Transisi Energi dalam Keterbatasan Fiskal," yang diadakan pada Rabu, 18 Desember 2024, memberikan keterangan mengenai potensi kenaikan penerimaan negara. Berdasarkan skenario harga dan produksi batu bara selama periode 2022-2024, kenaikan pungutan ini dapat memberikan tambahan penerimaan negara sebesar Rp84,55 triliun hingga Rp353,7 triliun.
"Pemenuhan aspek keadilan menjadi penting karena perusahaan batu bara menikmati supernormal profit atau keuntungan yang sangat tinggi," jelas Tata.
Keberadaan opsi ini, sebagaimana dijelaskan dalam laporan resmi Sustain, bukan hanya menawarkan solusi terhadap masalah pendanaan transisi energi, melainkan juga berfungsi sebagai disinsentif bagi industri batu bara yang merupakan energi fosil. Melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP), tambahan penerimaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dana sebesar 96,2 miliar dolar AS dari tahun 2023 hingga 2030.
Menurut Tata, "Kebijakan ini juga dapat menjadi sinyal bagi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional, di antara negara-negara Selatan dan Utara untuk mendorong transisi energi."
Sementara itu, Septian Hario Seto, Sekretaris Eksekutif dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, menyatakan bahwa pungutan batu bara telah diterapkan sebelumnya melalui windfall profit tax dan royalti. Pendapatan negara dari sektor ini cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. "Total tahun 2022 sekitar Rp170 triliun, melebihi migas. Pada tahun 2023 sebesar Rp168 triliun," ungkap Seto.
Direktur Eksekutif Climate Policy Initiative, Tiza Mafira, memaparkan bahwa berdasarkan analisis rata-rata penerimaan dan belanja fiskal Indonesia dari 2016 hingga 2022, penerimaan negara dari energi fosil mencapai Rp210 triliun atau 11 persen dari total penerimaan. Di sisi lain, subsidi untuk energi fosil berada di angka Rp165 triliun atau 9 persen dari total belanja negara. Hal ini mengimplikasikan bahwa belanja negara untuk subsidi energi fosil masih cukup besar.
Untuk batu bara, belanja negara terserap dalam bentuk domestic market obligation (DMO) yang digunakan untuk menyubsidi harga. DMO memastikan harga beli batu bara dalam negeri tetap stabil di angka 70 dolar AS per ton, meskipun harga pasar fluktuatif hingga menyentuh 175 dolar AS per ton. "Kondisi ini tidak sejalan dengan upaya transisi energi karena harga batu bara yang murah," tambah Tiza.
Dengan tantangan dan peluang tersebut, pengenaan pungutan baru terhadap produksi batu bara bukan hanya memperkuat kas negara tetapi juga mendorong Indonesia untuk lebih serius dalam transisi energi. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat perjalanan menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Inisiatif ini menegaskan pentingnya adanya kebijakan fiskal yang tidak hanya menambah penerimaan negara, tetapi juga mendorong kebijakan lingkungan yang tepat, memperlihatkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, dan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menghadapi perubahan iklim global. Ke depan, sinergi antara kebijakan fiskal dan keberlanjutan lingkungan diharapkan dapat menjadi langkah besar menuju era baru energi bersih di Indonesia.