JAKARTA – Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam transisi energi, di mana batu bara masih mendominasi bauran energi nasional pada semester pertama tahun 2024. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa kontribusi batu bara mencapai 39,48 persen dalam bauran energi nasional, sementara minyak bumi menyumbang 29,90 persen, gas bumi 16,69 persen, dan energi baru terbarukan (EBT) sekitar 13,93 persen.
Di tengah dominasi batu bara, Yuliot menjelaskan bahwa sektor minyak dan gas bumi (migas) tetap menjadi kunci dalam pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, terutama selama masa transisi menuju penggunaan energi yang lebih bersih. “Meskipun porsi minyak bumi diproyeksikan turun menjadi sekitar 20 persen pada tahun 2050, gas bumi diperkirakan akan meningkat menjadi 24 persen,” katanya.
Sebagai upaya mendukung ketahanan energi, pemerintah fokus meningkatkan pemanfaatan gas bumi di sektor hilir, khususnya untuk industri dan rumah tangga melalui jaringan gas (jargas). “Hingga September 2024, kami telah memasang 703.000 sambungan rumah (SR) dengan dana APBN dan 400.000 SR dengan dana non-APBN. Kami menargetkan 5,5 juta SR hingga tahun 2030, yang diharapkan bisa mengurangi impor LPG sekitar 550 ribu ton per tahun, serta menghemat subsidi hingga Rp5,6 triliun per tahun,” ungkap Yuliot.
Sebagai daya dorong utama program ini, pemerintah mengintegrasikan jaringan pipa gas di sepanjang Pulau Sumatera, dan antara Sumatera dan Jawa. Ini dilakukan dengan menyalurkan potensi gas dari Wilayah Kerja Agung dan Wilayah Kerja Andaman Aceh untuk mendukung hilirisasi di kedua pulau tersebut. Target besar lainnya adalah pemasangan sekitar 300.000 SR tambahan di jalur pipa Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600.000 SR di jalur pipa Duri-Sei Mangke (Dusem).
“Investasi dalam pembangunan pipa gas seperti Cisem dan Dusem diharapkan bisa menurunkan biaya transportasi gas, mempermudah akses industri terhadap gas yang lebih terjangkau, dan mendukung program jargas untuk rumah tangga serta meningkatkan keterjangkauan energi di masyarakat,” tambah Yuliot.
Selain gas, pemerintah juga melaksanakan Program BBM 1 Harga untuk menjamin ketersediaan energi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Program ini telah berhasil membangun 580 penyalur sejak 2017. “Pembangunan ini memastikan masyarakat di wilayah 3T mendapatkan akses dan harga energi yang terjangkau,” jelas Yuliot.
Penyaluran energi yang lebih efisien turut mencakup penguatan cadangan operasional BBM, yang meningkat dari 11 hari pada tahun 2020 menjadi 23 hari pada tahun 2024. Ini sejalan dengan Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2020 tentang penyediaan cadangan operasional BBM yang lebih memadai.
Sementara itu, pemerintah terus melanjutkan program mandatori biodiesel, dengan rencana ekspansi ke Biodiesel 40 persen (B40) dan B50 setelah keberhasilan implementasi B35 di tahun 2023. Yuliot menambahkan, “Biodiesel B35 telah memberikan penghematan devisa negara hingga Rp120,5 triliun, memastikan keandalan pasokan bahan bakar, meningkatkan nilai tambah produk, serta menyediakan lapangan kerja di dalam negeri.”
Pemerintah juga menggarisbawahi bahwa fokus utama saat ini adalah meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, melalui berbagai inisiatif yang sedang dikembangkan. Transisi menuju energi hijau memang kompleks, tetapi diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dan pencapaian ketahanan energi secara berkelanjutan.