Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia saat ini menghadapi tantangan krusial dalam upaya beralih ke sumber energi terbarukan. Dengan sekitar 65 juta UMKM tersebar di berbagai penjuru tanah air, sektor ini berkontribusi sebesar Rp 9.580 triliun atau setara 91 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional. Namun sayangnya, terbatasnya akses terhadap pendanaan dan edukasi menjadi batu sandungan utama dalam proses transisi menuju energi bersih.
Pendanaan yang minim dan keterbatasan pengetahuan mengenai energi terbarukan menjadi isu vital yang perlu segera ditangani. Data dari Indonesia Energy Transition Outlook 2024 menunjukkan emisi gas rumah kaca dari aktivitas UMKM pada 2023 mencapai 216 juta ton karbon dioksida. Hal ini menggarisbawahi urgensi untuk segera melakukan pergeseran ke penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Ketua Kelompok Kerja Transisi Energi sekaligus Ketua Komite Tetap Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kadin Indonesia, Anthony Utomo, menegaskan peran penting UMKM dalam akselerasi transisi energi. "UMKM tidak hanya mendukung pengembangan energi bersih, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," ujar Anthony dalam sebuah pernyataan, Kamis, 12 Desember 2024, sebagaimana dilansir oleh Antara.
Namun, Anthony mengakui adanya kesenjangan yang mencolok dalam proses transisi ke energi bersih di kalangan UMKM. "Banyak usaha kecil belum memahami praktik bisnis berlandaskan prinsip keberlanjutan," tambahnya. Sebagai respon, Kadin berkomitmen untuk terus mendorong UMKM melakukan transformasi energi bersih melalui beberapa langkah strategis. Ini termasuk kampanye efisiensi energi, penerapan teknologi tepat guna, serta memberikan dukungan kebijakan, regulasi, dan pelatihan.
Sementara itu, Aryo PS Djojohadikusumo, Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Indonesia, menyoroti pentingnya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. "Sektor UMKM menjadi salah satu motor penting dalam perekonomian nasional," tegas Aryo. Oleh karena itu, Aryo menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan regulasi untuk mendukung iklim investasi serta pengembangan energi bersih, terutama bagi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.
"Kepastian pasokan energi terbarukan adalah kunci untuk mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen," ucap Aryo. Dia juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan fiskal dan insentif bagi UMKM yang menggunakan energi bersih sebagai stimulus percepatan transisi. Dalam pandangan Aryo, UMKM bersama sektor industri lainnya yang mengadopsi energi bersih akan menjadi pilar utama pengembangan ekonomi hijau rendah karbon di Indonesia.
Di sisi lain, Ketua Komite Tetap Rencana Strategis dan Kelembagaan Bidang ESDM Kadin, M Maulana, menambahkan bahwa inovasi dan kebijakan pemerintah menjadi kunci untuk memastikan energi bersih dapat memenuhi skala keekonomian yang sangat dibutuhkan oleh sektor UMKM. "UMKM sensitif terhadap harga, jadi keberadaan energi bersih yang terjangkau sangatlah penting," ujar Maulana.
Untuk itu, Maulana menyerukan pentingnya kerjasama berkelanjutan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengeksplorasi potensi energi bersih yang bisa dikembangkan. Kombinasi inovasi teknologi dengan investasi, reformasi birokrasi, regulasi, serta dukungan insentif baik fiskal maupun non-fiskal akan menjadi kunci sukses transisi ini. "Insentif hendaknya diberikan kepada mereka yang mengembangkan dan menggunakan energi bersih. Dengan begitu, akan terjadi akselerasi penggunaan energi bersih dari hulu ke hilir, dari produsen hingga konsumen," tambah Maulana.
Dalam konteks ini, kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada serta memaksimalkan potensi energi terbarukan demi keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Dengan merangkul inovasi dan regulasi yang tepat, UMKM dapat memainkan peran yang lebih besar dalam transisi energi dan berkontribusi lebih maksimal dalam agenda ekonomi hijau.