SORONG – Krisis bahan bakar minyak (BBM) kembali menghantui warga Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Antrean panjang kendaraan roda dua dan empat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Ahmad Yani semakin memperlihatkan tantangan yang dihadapi warga kota ini dalam mendapatkan BBM bersubsidi, terutama jenis Pertalite yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Warga mengeluhkan bahwa setelah berjam-jam mengantre, seringkali mereka justru pulang dengan tangan hampa karena BBM mendadak habis. Salah seorang pengendara sepeda motor, Wahidin (41), menyuarakan kekecewaannya. "Kami sebagai masyarakat biasa mau buat bagaimana lagi, sudah antre panjang baru pas masuk petugas bilang BBM habis," ujarnya dengan nada putus asa saat diwawancarai oleh TribunSorong.com pada Kamis, 12 Desember 2024.
Persoalan ini bukanlah hal baru. Wahidin mengakui bahwa fenomena BBM habis di saat warga masih harus mengantre sudah sering terjadi di berbagai SPBU lain di Sorong seperti di Jalan Baru, Kampung Baru, hingga Aimas Sorong. "Kalau model begini mending Pertamina langsung kasih pengumuman stok menipis di Desember biar warga bisa tahu," tambah Wahidin. Ketidakpastian ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi banyak warga. "Kita kecewa kalau orang di depan sudah isi tapi pas antre dua jam masuk stok habis," pungkasnya, menyoroti betapa frustrasinya proses tersebut.
Krisis ini jelas bukan hanya dirasakan oleh pengendara sepeda motor. Pengendara mobil seperti Sadam Husein juga berbagi pengalaman serupa. Menurut Sadam, tumpukan kendaraan yang semakin banyak saat antre di SPBU Sorong membuat situasi semakin sulit. "Kami sebagai warga kecil bisanya antre di BBM Subsidi Pertalite, namun bisa cepat stoknya habis di SPBU Sorong," jelas Sadam. Kondisi ini menggambarkan betapa perlunya solusi cepat dan efektif untuk mengatasi krisis pasokan BBM ini.
Laporan lapangan menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya mempengaruhi kegiatan sehari-hari warga namun juga berdampak pada aktivitas ekonomi, mengingat banyak pengendara yang terpaksa harus menghadapi situasi ini setiap kali hendak mengisi BBM. Ketidakpastian ini menimbulkan kebingungan dan kecemasan, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada kendaraan bermotor dalam mencari nafkah.
Pihak Pertamina seharusnya memberikan perhatian serius terhadap keluhan ini dengan meninjau kembali distribusi BBM ke Sorong agar lebih merata dan tepat waktu. Komunikasi yang lebih baik kepada publik mengenai ketersediaan stok BBM diharapkan dapat mengurangi kerumunan dan kepanikan masyarakat. Pengumuman atau pemberitahuan dini tentang potensi kekurangan pasokan dapat membantu warga merencanakan kebutuhan mereka dengan lebih baik dan efisien.
Sosialisasi secara transparan mengenai kondisi stok BBM oleh Pertamina atau pihak berwenang diperlukan, menggunakan berbagai saluran komunikasi termasuk media sosial agar informasi dapat tersampaikan dengan cepat kepada masyarakat luas. Pemerintah daerah juga diimbau untuk bersinergi dengan Pertamina guna mencari solusi jangka panjang yang bisa mengatasi persoalan distribusi BBM di Sorong.
Dalam waktu dekat, diperlukan tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Diharapkan dengan adanya langkah-langkah yang lebih tegas dan koordinasi yang lebih baik, krisis ini dapat teratasi dan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dengan kata lain, krisis BBM dan antrean panjang di SPBU Sorong tidak hanya menggambarkan kesulitan ekonomi sejumlah warga tetapi juga menekankan pentingnya pengelolaan pasokan yang efisien dan respons cepat dari pihak terkait. Respon sinergis antara pihak berwenang dan lembaga terkait diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM yang adil bagi semua warga. Masyarakat Sorong sangat berharap agar masalah ini segera mendapat solusi yang tepat sehingga ke depannya, mereka tidak lagi harus menghadapi antrean panjang yang melelahkan, tanpa adanya jaminan bisa mendapatkan bahan bakar.