JAKARTA — Laporan terbaru dari Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2025, yang dirilis oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), mengungkap gambaran transisi energi di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan, hasil yang diharapkan belum terlihat secara signifikan.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, berpendapat bahwa tahun 2024 adalah tahun kunci untuk konsolidasi seiring dengan perubahan dalam kepemimpinan nasional yang membawa target baru dan ditambah dengan ketidakpastian ekonomi global. "Transisi energi di Indonesia berada di persimpangan jalan. Pilihannya adalah tetap mempertahankan kepentingan industri fosil atau segera beralih ke energi terbarukan demi membangun ekonomi rendah karbon," ujar Fabby saat peluncuran IETO 2025 di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.
Fabby juga menyoroti kendala utama dalam proses transisi energi ini, seperti kurangnya komitmen politik yang kuat, regulasi yang belum mendukung, serta penataan tata kelola yang belum memadai. Hambatan lain yang dihadapi adalah teknologi penyimpanan dan penangkapan karbon (CCS/CCUS) yang dinilai masih mahal dan kurang matang dibandingkan teknologi energi surya, angin, dan baterai yang semakin kompetitif di pasar.
Sementara itu, data IETO menunjukkan bahwa bauran energi fosil di Indonesia justru meningkat, dengan pasokan listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mencapai puncaknya dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, sekitar 81 persen energi di sektor ketenagalistrikan berasal dari energi fosil, sedangkan kontribusi energi terbarukan hanya sebesar 13,1 persen, jauh dari target 23 persen pada 2025.
Raditya Wiranegara, Manajer Riset di IESR dan salah satu penulis dari laporan IETO 2025, mengungkapkan dominasi bahan bakar fosil seperti batu bara, LPG, dan BBM masih menjadi tantangan besar. "Pemerintah perlu secara progresif mengalihkan subsidi dari bahan bakar fosil ke sektor energi terbarukan," tegas Raditya, mengingatkan bahwa subsidi besar untuk LPG yang mencapai Rp 83 triliun pada tahun 2024 menjadi penghambat utama dalam transisi energi.
Anindita Hapsari, analis dari IESR, juga mengingatkan bahwa tanpa adanya langkah strategis untuk menurunkan emisi di seluruh sektor industri, Indonesia berisiko menghadapi pemanasan global lebih dari tiga derajat Celsius. “Pemerintah harus merancang pendekatan terencana yang melibatkan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk mendukung transisi energi yang selaras dengan Persetujuan Paris,” jelasnya.
Laporan IETO 2025 juga menekankan pentingnya kebijakan jangka pendek untuk mempercepat adopsi teknologi rendah emisi, selain strategi jangka panjang yang harus disiapkan guna membangun infrastruktur energi terbarukan dan mekanisme pasar yang berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi investasi dan pengembangan energi terbarukan.
Di tengah tantangan ini, Indonesia sebenarnya memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, meliputi tenaga surya, angin, dan biomassa. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut menjadi kenyataan memerlukan upaya besar dari berbagai pihak, termasuk reformasi kebijakan dan perubahan paradigma di tingkat pemerintahan dan masyarakat luas.
Langkah transisi ini diharapkan tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor energi terbarukan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jika Indonesia berhasil melakukan transisi energi yang efektif dan efisien, negara ini dapat menjadi model bagi negara berkembang lainnya dalam usaha global melawan perubahan iklim.
Dengan segala tantangan dan peluang yang ada, dorongan dari berbagai pihak sangatlah dibutuhkan agar Indonesia tidak hanya berambisi dalam rencana, tetapi mampu merealisasikannya ke dalam tindakan nyata yang membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.