JAKARTA - Pemulihan infrastruktur menjadi langkah krusial setelah bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Di tengah kondisi masyarakat yang terdampak dan akses transportasi yang terputus, pemerintah bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) bergerak cepat melakukan perbaikan jembatan agar aktivitas warga dan distribusi logistik dapat kembali berjalan normal. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari respons tanggap darurat sekaligus pemulihan awal pascabencana.
Kerusakan infrastruktur akibat banjir tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlambat penyaluran bantuan ke daerah-daerah yang terisolasi. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan jembatan menjadi prioritas utama dalam penanganan dampak bencana di Aceh.
Ratusan Jembatan Rusak, Jalur Strategis Didahulukan
Komandan Batalyon Zeni Tempur (Danyon Zipur) 16 Letkol CZI Rudy Haryanto mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari posko penanganan bencana, terdapat sedikitnya 492 jembatan di Aceh yang mengalami kerusakan atau bahkan terputus akibat banjir. Jembatan yang terdampak mencakup berbagai jenis, mulai dari jembatan permanen hingga jembatan gantung yang biasa digunakan masyarakat di wilayah pedesaan.
“Dari 492 ini kami memprioritaskan untuk jembatan-jembatan yang memang jembatan nasional ataupun jalan alternatif yang memang tercepat untuk dapat membuka jalan ke daerah yang saat ini dibilang terisolasi. Itu daerah Bener Meriah dan Takengon,” kata Rudy dikutip dari keterangan tertulis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Senin.
Prioritas tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan fungsi strategis jembatan dalam membuka akses ke wilayah terisolasi. Dengan terbukanya jalur utama dan alternatif, diharapkan roda perekonomian serta distribusi bantuan kemanusiaan dapat segera pulih.
Tantangan Lapangan: Material Banjir dan Medan Sulit
Rudy menjelaskan bahwa proses pembangunan jembatan darurat di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Tidak sedikit jembatan yang tertutup material banjir berupa kayu, puing rumah, hingga lumpur. Bahkan, beberapa jembatan hanyut sepenuhnya terbawa arus deras.
Selain itu, di sejumlah lokasi masih terdapat jembatan yang secara struktur masih berdiri, namun akses jalan menuju jembatan tersebut tergerus oleh aliran sungai yang meluap. Kondisi ini menuntut kerja ekstra sebelum pembangunan jembatan darurat dapat dilakukan.
“Seperti yang kami buat di Teupin Mane, di daerah Juli (Bireuen), sebelumnya sungai dengan kelebaran 120 menjadi 180 meter. Itu merupakan tantangan tersendiri untuk dapat, pertama membersihkan wilayah kerjanya dulu, setelah itu kita mempersiapkan untuk memasang jembatan darurat agar dapat menghubungkan jalan yang terputus itu,” ujarnya.
Perubahan kondisi geografis akibat banjir memperumit proses pengerjaan. Prajurit TNI harus menyesuaikan desain dan metode pembangunan agar jembatan darurat tetap aman dan dapat digunakan oleh masyarakat.
Bergerak Sejak Air Surut, Prajurit Bekerja Siang dan Malam
Rudy menyampaikan bahwa setelah banjir terjadi pada 26 November, personel TNI di wilayah terdampak langsung melakukan pemantauan kondisi lapangan. Begitu air mulai surut, jajaran Kodim setempat bersama masyarakat dan pemerintah daerah segera melakukan pembersihan material banjir.
Batalyon Zipur 16 yang bermarkas di Banda Aceh mulai masuk ke lokasi pada awal Desember untuk mempersiapkan pemasangan jembatan pengganti. Dalam kondisi keterbatasan alat berat, prajurit TNI mengandalkan tenaga manusia untuk mempercepat proses pengerjaan.
Dukungan alat berat dari pemerintah daerah serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut membantu mempercepat pembersihan material yang menyangkut di jembatan. Kerja sama ini menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.
“Perintahnya adalah segera untuk membangun jembatan. Di sana kita juga sebelumnya melihat kondisi masyarakat yang harus menyeberang menggunakan sampan, bahkan ada yang membentangkan tali dan menggunakan keranjang. Melihat kondisi seperti itu hati kami terketuk,” kata Rudy.
Ia menegaskan bahwa prajurit bekerja siang dan malam dengan sistem shift selama 24 jam agar jembatan dapat segera digunakan oleh masyarakat. Semangat kemanusiaan menjadi pendorong utama bagi para prajurit dalam menjalankan tugas di lapangan.
Kolaborasi Lintas Instansi Percepat Pemulihan Infrastruktur
Salah satu lokasi yang dinilai paling sulit adalah Jembatan Teupin Reudeup di wilayah Awe Geutah, yang merupakan jalur alternatif strategis Bireuen–Lhokseumawe. Keterbatasan ruang kerja serta material jembatan yang merupakan gabungan dari struktur lama menuntut improvisasi agar jembatan tetap aman dilalui.
Rudy menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan jembatan darurat tidak lepas dari kerja sama lintas instansi. Dukungan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh serta Kementerian PUPR berperan penting dalam penyediaan material dan logistik.
“Jadi, kita saling bantu-membantu untuk logistik. Alhamdulillah kita tercukupi juga, sehingga anggota tetap bisa melaksanakan pemasangan jembatan dengan kondisi yang ibaratnya tercukupi untuk logistiknya,” tuturnya.
Dengan kolaborasi yang solid antara TNI, pemerintah daerah, dan kementerian terkait, proses pemulihan infrastruktur di Aceh diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Upaya ini menjadi bukti kehadiran negara dalam membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana dan memulihkan kehidupan secara bertahap.