JAKARTA - Pada Minggu, 9 Februari 2025, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengadakan rapat maraton dengan jajaran direksi Bulog, menyusul perintah dari Presiden Prabowo untuk memastikan pembelian gabah dengan harga pokok penjualan (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). Langkah ini merupakan usaha pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan menjamin kesejahteraan petani.
Mentan Andi Amran Sulaiman menekankan urgensi pelaksanaan instruksi ini, mengarahkan Bulog untuk mengamankan minimal 3 juta ton gabah selama panen raya yang berlangsung dari Januari hingga Maret. Ia menegaskan, "Kita sudah sepakat sesuai perintah Bapak Presiden, seluruh penggilingan siapa saja yang membeli gabah di tingkat petani mutlak dan wajib Rp6.500 per kilogram. Keputusan ini berlaku untuk semua orang agar serapan 3 bulan ini bisa mencapai 3 juta ton setara beras. Ini perintah Bapak Presiden."
Panen Raya sebagai Berkah Bagi Petani
Panen raya yang berlangsung pada periode Januari hingga Maret diharapkan memberikan berkah melimpah bagi para petani di seluruh Indonesia. Pemerintah optimis bahwa produksi gabah selama periode ini akan mencukupi kebutuhan nasional dan mendorong surplus sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Sesuai BPS kita surplus dibanding tahun lalu. Januari-Maret 3 juta ton atau 50 persen. Dan kalau sampai April estimasinya 4 juta ton lebih," tambah Mentan.
Amran menekankan bahwa kelebihan produksi ini adalah bukti komitmen dari semua pihak dalam meningkatkan pertanian nasional. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan ini harus diiringi dengan dukungan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah dan swasta.
Tantangan dan Dukungan yang Diperlukan
Pembelian gabah sesuai HPP adalah langkah strategis untuk memastikan petani mendapatkan harga yang adil dan tidak dirugikan oleh fluktuasi pasar. Namun, Melaksanakannya tentu tidak tanpa tantangan. Kementerian Pertanian menekankan pentingnya koordinasi yang erat di antara berbagai pihak terkait. Mentan Amran menggarisbawahi, "Salah satunya kita harus mengawal PPL, Babinsa, dan Pinwil (pimpinan wilayah) agar bergerak bersama. Kalau kita bergerak bersama kita bisa capai swasembada."
Keterlibatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), aparat TNI (Babinsa), dan pimpinan wilayah (Pinwil) menjadi kunci keberhasilan penerapan kebijakan ini di lapangan. Pengawasan dan dukungan yang konsisten diperlukan untuk memastikan petani mendapatkan manfaat maksimal dari penetapan HPP tersebut.
Melangkah Menuju Swasembada
Penetapan HPP gabah sebesar Rp6.500 per kg tidak hanya bertujuan untuk menstabilkan harga di tingkat petani, tetapi juga sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan. Diharapkan, kebijakan ini mampu memicu peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, sekaligus mendorong Bulog untuk lebih aktif dalam program penyerapan gabah.
Menurut data BPS, target pemerintah adalah untuk mencapai produksi gabah sebesar 4 juta ton hingga April 2025, yang diyakini akan membantu Indonesia bergerak menuju kemandirian pangan. Langkah ini juga menjadi bagian dari rangkaian kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim dan tantangan global lainnya.
Dalam upaya menuju swasembada pangan, kebijakan penetapan HPP gabah sebesar Rp6.500 per kg menjadi instrumen penting yang didukung oleh pemerintah pusat. Komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan para petani sendiri, adalah elemen krusial agar kebijakan ini berhasil dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.
Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem pertanian yang lebih stabil dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan keadilan harga bagi petani di seluruh Indonesia. Pembelian gabah sesuai HPP adalah satu dari serangkaian strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung visi besar Indonesia sebagai negara swasembada pangan.