JAKARTA - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang dikenal dengan nama Mualem, bertekad untuk menghapus sistem barcode dalam pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Aceh. Langkah ini merupakan salah satu kebijakan strategis Mualem untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh serta menyederhanakan akses terhadap BBM bersubsidi.
Dalam pidatonya setelah dilantik sebagai Gubernur, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Rabu, Mualem mengemukakan bahwa sistem barcode yang diterapkan selama ini tidak memberikan manfaat yang signifikan dan malah menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat. “Semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode, siapa saja isi minyak tetap terus,” ungkap Mualem dengan tegas.
Menurut Mualem, pemasangan barcode dan stiker hanya menambah beban bagi masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, masyarakat Aceh menyampaikan keluhan terkait kebijakan ini. "Terkadang orang (warga) di Aceh mau membakar SPBU dengan barcode tersebut," tambah Mualem. Kekhawatiran masyarakat akan penyalahgunaan serta ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi menjadi salah satu faktor pendorong keputusan gubernur tersebut.
Mengapa Sistem Barcode Dihapus?
Sistem barcode sebelumnya diterapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan menghindari penyelewengan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini dinilai kurang efektif dan menimbulkan friksi di kalangan masyarakat. Selain itu, teknis implementasi sistem ini juga kerap menjadi hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi.
“Tidak jarang terjadi antrean panjang di SPBU akibat verifikasi barcode yang berjalan lambat. Hal ini jelas merugikan masyarakat,” kata seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya. Dengan menghapus sistem ini, diharapkan distribusi BBM bersubsidi menjadi lebih mudah diakses dan merata.
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh
Kebijakan penghapusan sistem barcode ini juga merupakan bagian dari visi Mualem dan Wakil Gubernur Aceh, Dek Fadh, yang menginginkan Aceh menjadi provinsi yang lebih sejahtera dan tidak lagi disebut sebagai provinsi termiskin di Indonesia. “Saya mau Aceh lebih kaya dari provinsi lain. Hari ini mari kita melangkah untuk Aceh lebih maju,” tegas Mualem dalam sambutannya.
Langkah ini, menurut pengamat, merupakan upaya Mualem untuk memfokuskan sumber daya dan kebijakan pemerintah Aceh pada pembangunan ekonomi yang inklusif. Peningkatan akses terhadap BBM bersubsidi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, termasuk transportasi dan industri kecil-menengah yang berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi daerah.
Dukungan dan Kritik terhadap Kebijakan
Keputusan Mualem ini mendapat beragam respons dari masyarakat. Sejumlah masyarakat dan pelaku usaha menyambut baik kebijakan ini. Mereka menilai langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi kompleksitas sistem yang selama ini mereka hadapi. "Dengan sistem ini ditiadakan, kami tentu berharap tidak ada lagi kendala dalam mendapatkan BBM bersubsidi," kata Mahdi, seorang pengemudi angkutan umum di Banda Aceh.
Namun, kebijakan ini juga tak luput dari kritik. Beberapa pihak menyampaikan kekhawatiran bahwa penghapusan sistem barcode tanpa pengganti yang lebih baik bisa membuka peluang penyalahgunaan. Beberapa anggota legislatif meminta agar pemerintah Aceh tetap menerapkan pengawasan yang ketat dalam distribusi BBM bersubsidi. “Penghapusan bukan berarti menyelesaikan semua masalah. Pemerintah harus memastikan tidak ada kebocoran BBM bersubsidi ke pihak yang tidak berhak,” ujar seorang anggota DPRA.
Langkah Selanjutnya
Mualem menyadari tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan baru ini. Dia berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta, untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan tidak menimbulkan efek negatif yang lebih besar. Penyusunan regulasi dan pengawasan yang tepat akan menjadi kunci sukses implementasi kebijakan ini.
Ke depan, Gubernur Aceh berharap dapat melihat perkembangan yang lebih berarti dalam kesejahteraan masyarakat Aceh. Melalui berbagai langkah strategis termasuk penghapusan sistem barcode ini, Aceh diharapkan dapat bertransformasi menjadi provinsi yang lebih maju dan sejahtera, menempatkan kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. “Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar untuk kemakmuran rakyat Aceh,” pungkas Mualem.
Dengan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, kebijakan penghapusan sistem barcode menjadi titik awal yang penting bagi pemerintah Aceh dalam merumuskan strategi baru guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan daerah ini ke depan.