JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan bahwa realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 178.000 unit hingga 22 September 2025.
Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, dalam acara di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin, 22 September 2025.
“Jadi totalnya (kuota FLPP tahun ini) di 350.000 dan per hari ini kita mencapai 178.000 per hari ini yang sudah akad kredit,” ungkap Sri. Penyaluran rumah subsidi ini menunjukkan progres signifikan dari target tahunan 350.000 unit yang ditetapkan pemerintah, setara lebih dari 50% dari keseluruhan kuota.
Sri Haryati menambahkan, penyaluran FLPP saat ini terus dioptimalkan melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan BPJS Ketenagakerjaan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan program agar menyasar pekerja industri, karyawan pabrik, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan rumah layak.
“Berdasarkan data juga kan memang yang paling banyak itu adalah dari para karyawan-karyawan pabrik dan lain-lain. Maka tim kami dengan tim BP Tapera juga keliling,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 273.200 rumah subsidi akan tersalurkan melalui FLPP pada tahun 2025. Target ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
Selain FLPP, pemerintah juga menyiapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan. Sri menyebutkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait KUR perumahan telah mendapatkan persetujuan. “Saya dengan terakhir katanya sudah tanda tangan (PMK) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mungkin kita tinggal tunggu perundangannya. Nanti kalau sudah selesai, itu sudah bisa kita jalankan,” ujarnya.
Menurut Sri, penyaluran KUR perumahan diperkirakan akan dimulai pada akhir September 2025. Skema ini akan melibatkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan bank penyalur, tidak hanya terbatas pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). “Yang menyalurkan KUR itu kan banyak ya, kalau saya lihat mungkin sekitar 31 bank dan total itu ada 46 bank yang juga (menggelontorkan) untuk program kayak koperasi dan lain-lain. Nah itu kan yang sudah dengan KUR eksisting,” jelasnya.
Pemerintah menyiapkan plafon KUR perumahan sebesar Rp130 triliun untuk tahun ini. Anggaran ini sudah ditempatkan di masing-masing bank penyalur dan siap disalurkan seoptimal mungkin. Sri menegaskan, tujuan utama dari KUR perumahan adalah memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah layak dengan bunga rendah, sekaligus mendukung sektor konstruksi. “Kita pengennya seoptimal mungkin, kalau Pak menteri (Maruarar Sirait/Ara) minta semuanya (tersalurkan),” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan alokasi plafon KUR dibagi menjadi dua komponen. Sebesar Rp117 triliun diperuntukkan bagi UMKM kontraktor sebagai sisi penawaran (supply side), dengan batas maksimal pinjaman Rp20 miliar per kontraktor. Sisanya, Rp13 triliun, dialokasikan untuk sisi permintaan (demand side), yakni masyarakat yang ingin merenovasi rumah atau melakukan perbaikan lain di sektor perumahan.
Dengan progres FLPP dan kesiapan KUR perumahan, pemerintah optimistis target 350.000 rumah subsidi pada 2025 dapat tercapai. Penyaluran ini tidak hanya menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor konstruksi nasional.
Program FLPP dan KUR perumahan juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sosial ekonomi. Penyaluran yang optimal diharapkan dapat menyasar kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pembiayaan rumah, termasuk pekerja industri dan UMKM.
Sri Haryati menekankan bahwa monitoring dan evaluasi penyaluran FLPP terus dilakukan agar dana dapat dimanfaatkan dengan efektif. Pemerintah juga berupaya mempercepat proses akad kredit dan pengawasan realisasi rumah subsidi di lapangan, termasuk melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.
Dengan pencapaian 178.000 unit hingga 22 September 2025, program FLPP menunjukkan bahwa pemerintah mampu menjalankan komitmen menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini sekaligus menjadi fondasi bagi pengembangan sektor perumahan dan pembiayaan rumah layak secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2025.