JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengumumkan rencana strategis untuk menggabungkan dua perusahaan pelat merah, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Erick untuk merampingkan jumlah BUMN dari 47 menjadi 30 perusahaan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan sinkronisasi antar perusahaan.
Menurut Erick, "Untuk dari 47 jadi 30 salah satunya adalah bagaimana INKA dan KAI jadi satu payung. Salah satunya ya bagaimana INKA dan KAI menjadi satu payung. Ya kan tidak mungkin KAI perlu gerbong titik-titik, tapi nggak ngomong sama INKA. INKA-nya juga nggak koordinasi bila misalnya perlu ini. Kan itu cuma sinkronisasi," ujarnya kepada awak media di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Desember 2024.
Langkah Menuju Sinkronisasi yang Lebih Baik
Erick Thohir menjelaskan bahwa penggabungan ini adalah bagian dari program holdingisasi yang telah berjalan sepanjang empat tahun terakhir. Dengan penggabungan ini, diharapkan bisnis KAI dan INKA dapat berjalan lebih sinkron dan terstruktur. Salah satu entitas akan menjadi perusahaan induk, atau holding company, yang berpotensi untuk memperkuat sinergi dan mengoptimalkan operasional kedua perusahaan.
"Nah dengan satu atap yang sekarang juga 4 tahun terakhir ini udah sering, kan antara KAI dan INKA sudah lebih baik sekarang, cuman secara struktur korporasi lebih baik jadi bapak dan anaknya. Jadi konkretnya lebih bagus," tambah Erick.
Proses Penggabungan dan Persetujuan Kementerian Keuangan
Dalam rencana penggabungan ini, KAI akan berfungsi sebagai holding company yang menaungi INKA. Erick memastikan bahwa proses ini masih memerlukan persetujuan dari Kementerian Keuangan, yang memegang wewenang atas kepemilikan aset negara.
"(Holdingnya) KAI lah, masa INKA holding. Tentu kita akan dorong prosesnya nanti, kan dari Kemenkeu persetujuannya. Karena kan pengelola kami kepemilikan dari Menteri Keuangan," ujar Erick.
Penggabungan ini diharapkan dapat terwujud pada tahun depan, seiring dengan kelanjutan program holdingisasi BUMN di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah Serupa di Sektor Transportasi Laut
Tak hanya sektor perkeretaapian, Erick juga menaruh perhatian pada BUMN di sektor transportasi laut. Tiga perusahaan yang akan mengalami penggabungan adalah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
"Itu mendorong kembali bagaimana logistik cost bisa lebih turun, safety buat penumpang, kalau pelabuhannya bagus, management dari Pelni kapalnya juga lebih mudah, ASDP-nya juga lebih bagus. Kan semuanya jadi sinkronisasi baik untuk penumpang dan barang yang selama ini kadang-kadang terpisah-pisah," ujar Erick.
Dalam rencana ini, ASDP dan Pelni akan bergabung di bawah naungan Pelindo sebagai perusahaan induk. Target penggabungan ini juga diharapkan terlaksana pada tahun mendatang.
Langkah Menuju Efisiensi dan Konektivitas yang Lebih Baik
Erick Thohir menekankan bahwa selain efisiensi, tujuan utama dari penggabungan ini adalah untuk meningkatkan konektivitas negara dengan menyediakan layanan transportasi yang lebih baik, terintegrasi, dan terjangkau. Dengan adanya sinkronisasi antara perusahaan-perusahaan ini, diharapkan bisa memberikan dampak positif pada penurunan biaya logistik serta peningkatan kualitas layanan bagi penumpang dan pengiriman barang.
Sejalan dengan visi ini, langkah-langkah strategis seperti penggabungan BUMN tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkokoh sektor transportasi di Indonesia. Ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu bersaing di era globalisasi dengan infrastruktur yang modern dan efisien.
Melalui langkah konkret seperti ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dengan meningkatkan daya saing dan efektivitas operasional BUMN, serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
