TENGGARONG - Industri pertambangan batu bara di Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, kembali menjadi sorotan. Sugeng Hariyadi, anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara, menegaskan pentingnya etika dalam menjalankan aktivitas pertambangan. Ada temuan bahwa sebuah perusahaan memulai aktivitas land clearing meski belum menyelesaikan pembebasan lahan warga.

"Perusahaan harus menjalankan bisnis secara beretika dan benar," ujar Sugeng kepada wartawan pada Selasa, 17 Desember 2024. Ia menambahkan bahwa pihaknya berencana memanggil perusahaan tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas masalah ini bersama anggota komisi I lainnya.

Isu pembebasan lahan bukan satu-satunya masalah yang dihadapi oleh warga Desa Bhuana Jaya. Sugeng, bersama dengan anggota lain dari Komisi I, termasuk Desman Minang Endianto, Erwin, dan anggota Komisi III Dedik Heriyanto, melakukan inspeksi mendadak pekan lalu. Temuan lain memperlihatkan bagaimana lahan persawahan warga terkena dampak buruk akibat kedekatannya dengan area tambang. Akibatnya, aktivitas pertanian warga terganggu dan menjadi tidak kondusif.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan, para petani mengalami kesulitan menjalankan aktivitas mereka," tegas Sugeng. Ia mendesak agar ada tindakan cepat sebelum masalah ini semakin meluas.

Desman Minang Endianto juga menyuarakan keprihatinannya. "Kami berharap seluruh persoalan ini dapat diselesaikan dalam RDP nanti. Jangan sampai masalah seperti ini terulang di masa mendatang," tegasnya. Ia menekankan pentingnya solusi jangka panjang bagi kesejahteraan warga sekitar tambang.

Selain itu, Dedik Heriyanto menyoroti dampak lingkungan yang sering kali diabaikan dalam setiap aktivitas penambangan. Ia menyatakan bahwa sudah saatnya perusahaan lebih bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kukar, yang turut hadir, mengingatkan perusahaan akan tanggung jawab lingkungan mereka. "Dampak lingkungan harus menjadi perhatian utama sebelum memulai proses penambangan. Tindakan melulu terhadap prosedur sering kali membuat kita miris dan prihatin," ungkapnya. Ia meminta pemerintah untuk proaktif dalam menangani permasalahan tambang agar tidak terus berulang dan menjadi identik dengan persoalan.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan untuk mendampingi aktivitas pertambangan. "Peran pemerintah sangat penting untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku," tambahnya. Warga setempat berharap konflik yang ada dapat segera diselesaikan sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan tenang dan aman.

Insiden seperti ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi antara perusahaan tambang, pemerintah, dan warga lokal. Pembebasan lahan harus dilakukan dengan benar dan semua izin yang diperlukan harus ditegakkan untuk mencegah konflik yang merugikan semua pihak.

Seiring meningkatnya industri pertambangan di wilayah Kukar, perhatian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga menjadi sangat krusial. Sugeng menegaskan pentingnya pengawasan ketat oleh pihak berwenang untuk memastikan perusahaan tambang mematuhi semua prosedur hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan hak-hak warga maupun kelestarian lingkungan.

Isu lingkungan akibat pertambangan, baik dari polusi udara, tanah, hingga air, memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Jika dikelola dengan benar, pertambangan bisa menjadi aset berharga bagi perkembangan ekonomi daerah tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat lokal. Untuk itu, partisipasi aktif dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan.

DPRD Kukar terus mendorong agar praktik pertambangan di wilayah ini berjalan dengan beretika dan bertanggung jawab. Isu ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semua perusahaan di sektor tambang untuk mengedepankan aspek lingkungan dan sosial dalam operasional mereka. Dengan demikian, aktivitas pertambangan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa harus memicu konflik dan permasalahan lingkungan yang berkepanjangan.