JAKARTA - Dalam upaya mengatasi tantangan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal di sektor pertambangan, Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan pentingnya pembangunan dan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah tersebut. Pada rapat koordinasi yang diadakan dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, para anggota komisi menyampaikan komitmen serius untuk memajukan kemampuan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dalam dunia industri pertambangan.

Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, H. Hidayat Pakamundi, SE, mengemukakan harapannya agar pendirian dan pengembangan BLK dapat segera direalisasikan oleh Kemnaker. Menurutnya, penyediaan sarana pelatihan yang memadai di Sulawesi Tengah sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertambangan. "Kami berharap Kemnaker dapat segera menyelesaikan pembangunan BLK di Sulteng, sekaligus melengkapi sarana dan prasarana pelatihan yang memadai. Dengan fasilitas ini, kami ingin mencetak tenaga kerja yang memiliki ilmu dan keterampilan sesuai kebutuhan industri," ujarnya.

Di hadapan peserta rapat yang diadakan di Jakarta ini, juga hadir Wakil Ketua Komisi IV Zalzulmidah A. Djanggola, SH, CN, dan Sekretaris Komisi Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag, MH. Para anggota komisi menekankan pentingnya pelatihan berbasis vokasi sebagai solusi mendesak untuk mengatasi permasalahan kurangnya tenaga kerja terampil. Wiwik Jumatul Rofi’ah menyoroti perlunya Kemnaker memperluas program BLK Komunitas di wilayah Sulteng sebagai langkah konkret melewati hambatan pengangguran. "Dengan fokus pada pelatihan berbasis vokasi, kami harap dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja," tambahnya.

Pendekatan ini tidak hanya merespons kebutuhan tenaga kerja saat ini tetapi juga mempersiapkan masa depan. Zalzulmidah A. Djanggola menekankan perlunya membentuk BLK yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. "Kami harus mempersiapkan BLK yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja generasi milenial, yang jumlahnya terus meningkat," jelas Zalzulmidah.

Menanggapi permintaan dari komisi, Ahirudin, ST, M.Ec.Dev., selaku Kepala Bidang Koordinator Program Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Kemnaker, menyatakan bahwa pemerintah sudah memulai inisiatif pelatihan di beberapa BLK di Kota Palu dengan program antara lain desain grafis, instalasi listrik, dan videografi. "Meski demikian, masih banyak daerah yang membutuhkan pelatihan berbasis kompetensi yang lebih relevan dengan sektor industri lokal. Pemerintah terus berupaya mengembangkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja," paparnya.

Pertemuan kali ini diharapkan dapat mempercepat proses realisasi BLK yang efektif di Sulawesi Tengah, mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di sektor industri pertambangan yang semakin kompetitif. Realisasi ini sekaligus diharapkan dapat menopang pertumbuhan sektor investasi dan ekonomi di Sulawesi Tengah secara keseluruhan.

Komitmen dari DPRD Sulteng dan Kemnaker ini menjadi bagian penting dalam mengatasi tantangan ketenagakerjaan di wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar ini. Dengan langkah konkret melalui pembangunan dan penyediaan fasilitas pelatihan yang memadai, diharapkan dapat menjawab kebutuhan industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam waktu dekat, tindak lanjut dari pertemuan ini akan difokuskan pada identifikasi spesifik kebutuhan industri di wilayah tersebut dan penyusunan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan tersebut. Harapannya, dengan sinergi yang terpadu antara berbagai pihak terkait, Sulawesi Tengah dapat memiliki tenaga kerja yang terampil dan siap menghadapi tantangan industri pertambangan di masa depan.