PONTIANAK - Mewujudkan Kalimantan Barat sebagai pelopor dalam penyediaan energi bersih, efisien, dan berkelanjutan, agenda Multi Stakeholder Forum Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PLN Group telah menjadi acuan penting. Dengan tema "Transformasi PLN untuk Energi Baru Terbarukan Kalimantan Barat," pertemuan ini menandai langkah signifikan menuju pencapaian tujuan energi yang lebih hijau di seluruh wilayah.

Transisi energi di Kalimantan Barat, yakni peralihan dari penggunaan sumber energi konvensional berbasis fosil ke sumber energi terbarukan dan berkelanjutan, merupakan bagian dari agenda nasional. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, menekankan pentingnya langkah ini untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) atau nol emisi karbon. "Hal ini sudah menjadi agenda nasional melalui percepatan transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) atau disebut Nol Emisi Karbon," ujarnya saat menyampaikan sambutan di Hotel Aston Pontianak, Kamis, 12 Desember 2024.

Bari menegaskan komitmen Pemprov Kalbar dalam bersinergi untuk menjangkau desa-desa di seluruh Kalbar agar dapat menikmati aliran listrik. "Kami Pemerintah Provinsi akan selalu siap bersinergi mau itu dari sarana dan prasarana agar desa-desa yang belum teraliri listrik mendapatkan jaringan listrik. Hal ini sesuai dengan program kami, Kalbar bebas gelap," katanya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2021-2050, target bauran energi baru terbarukan (EBT) Kalbar pada tahun 2025 adalah 32,2 persen. Sebagai catatan menggembirakan, capaian bauran energi baru terbarukan di Kalimantan Barat pada tahun 2022 sudah mencapai 31,1%. "Transformasi ini telah membawa perubahan besar bagi PLN baik di sektor bisnis, energi pembangkit hingga layanan pelanggan yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas hidup masyarakat," lanjut Bari.

Kesuksesan pengembangan energi baru terbarukan di Kalimantan Barat tidak hanya bergantung pada aksi pemerintah atau PLN semata, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. "Kolaborasi antara semua pihak ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan dan program yang terintegrasi, serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur energi terbarukan dapat berjalan secara efektif dan efisien," tambahnya.

General Manager PLN UID Kalbar, Joyce Lanny Wantania, menyatakan bahwa agenda kali ini difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengembangkan sistem kelistrikan yang lebih efektif, efisien, dan handal. "Kondisi kelistrikan yang ada di Kalbar kondisinya sebenarnya cukup baik, jadi daya pembangkit yang ada di Kalbar ini ada sebesar 616,7 megawatt, sementara beban puncak tercatat hanya 527 megawatt," kata Joyce.

Namun, Joyce mengakui bahwa tantangan tetap ada, terutama dalam mengalirkan listrik ke semua desa di Kalbar. Saat ini, rasio elektrifikasi di Kalimantan Barat telah mencapai 94,3 persen, tetapi masih terdapat 367 desa yang belum mendapat akses listrik sepenuhnya. "Ini merupakan PR kami karena masih ada 367 desa yang belum teraliri listrik sepenuhnya oleh PLN dari total 2.145 desa. Tentunya untuk memenuhi aliri listrik ke desa tersebut kami meminta dukungan dari semua pihak agar percepatan mengaliri listrik ke desa tersebut dapat dilakukan," tutupnya.

Dalam forum ini, PLN turut merencanakan berbagai inisiatif untuk mengeksploitasi potensi energi terbarukan di wilayah Kalbar yang diyakini sangat besar, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dukungan dari seluruh pihak sangat dibutuhkan agar agenda besar ini dapat terwujud dengan optimal, menjadikan Kalbar sebagai contoh sukses dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia.