SERANG- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi kepada kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Bank Tabungan Negara (BTN), yang telah berhasil menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk 30.000 unit rumah hanya dalam waktu dua bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih. Pujian tersebut disampaikan Maruarar dalam acara Akad KPR Massal yang berlangsung di kawasan Taktakan, Serang, pada Kamis, 12 Desember 2024.

Dalam acara tersebut, sebanyak 235 calon debitur dari kategori KPR Subsidi dan Non-Subsidi mengikuti akad massal, dengan total penyaluran mencapai 225 unit. Sepuluh unit lainnya disalurkan melalui BTN Syariah. Acara ini juga melibatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dilakukan serentak di semua Kantor Cabang BTN di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari perayaan HUT Kredit Pemilikan Rumah BTN ke-48.

"Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus karena bisa mendorong BTN dalam penyaluran KPR. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar.

Maruarar menekankan bahwa upaya BTN dalam menyalurkan KPR sangat mendukung sasaran Kementerian PKP dalam merealisasikan Program Tiga Juta Rumah. "Akad KPR Massal ini memperlihatkan komitmen nyata dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak," tambahnya.

Keberhasilan BTN dalam memberikan KPR tidak hanya kepada pekerja dengan penghasilan tetap tetapi juga kepada pekerja informal seperti pemilik warung bakso dan penjual sayur mendapat perhatian khusus dari Maruarar. "Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR, bahkan pekerja disabilitas juga bisa mendapatkan KPR," tegasnya.

Dari pihak Kementerian BUMN, Wakil Menteri Dony Oskaria turut hadir dan menyatakan bahwa program perumahan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan masyarakat Indonesia. "Program yang dijalankan Bapak Presiden adalah program yang menyangkut masa depan, khususnya anak-anak Indonesia. Kita punya program Tiga Juta Rumah, program Makan Siang Gratis yang berfokus pada masa depan anak-anak dan keluarga Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu melaporkan capaian bank dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selama dua bulan, dari 20 Oktober hingga 5 Desember, BTN telah menyalurkan KPR untuk 28.386 unit. Rata-rata pendapatan debitur yang diajukan adalah sekitar Rp3,5 juta per bulan. BTN mentargetkan penyaluran KPR FLPP Sejahtera tahun 2025 mencapai 631.978 unit.

"Sampai dengan saat ini, BTN masih memiliki potensi debitur yang sudah lolos uji sebanyak kurang lebih 44.000 yang diharapkan dapat segera disalurkan pada awal bulan Januari 2025," ungkap Nixon. Ia juga menekankan bahwa BTN berkomitmen untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan. "Sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 hingga kini, BTN telah menyalurkan KPR lebih dari 5,2 juta unit yang tersebar secara nasional, baik melalui pembiayaan perumahan subsidi, non subsidi maupun pembiayaan perumahan syariah," tambahnya.

Melalui kegiatan penyaluran KPR ini, BTN menunjukkan perannya sebagai ujung tombak dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. “Kegiatan seremonial penyaluran KPR pada hari ini adalah langkah awal kita semua, dan kami berharap bahwa inisiasi ini akan berlanjut terus sampai kebutuhan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia terpenuhi,” pungkas Nixon.

Upaya BTN bersama Kementerian PKP dan BUMN ini menjadi bagian integral dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor perbankan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terus meningkat di masa depan.