JAKARTA - Upaya pemulihan wilayah Aceh pascabencana kini memasuki fase yang menuntut ketelitian, kecepatan, dan transparansi tinggi.
Pemerintah pusat menilai bahwa pemulihan tidak cukup hanya berjalan di lapangan, tetapi juga harus dipantau secara sistematis melalui laporan yang akurat dan diperbarui setiap hari. Atas dasar itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya pembaruan progres pemulihan Aceh secara berkala melalui mekanisme posko rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi.
Instruksi tersebut disampaikan Tito kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, yang ditugaskan menjadi penggerak utama pelaporan dan koordinasi pemulihan pascabencana di Aceh. Langkah ini diharapkan mampu memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terarah, berbasis data, serta dapat dipantau secara terbuka oleh publik.
Posko Rehabilitasi Jadi Pusat Informasi Pemulihan Aceh
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Mendagri menekankan bahwa posko rehabilitasi dan rekonstruksi harus berfungsi lebih dari sekadar pusat koordinasi teknis. Posko tersebut diminta menjadi ruang utama penyajian informasi pemulihan Aceh secara spesifik, rinci, dan diperbarui dari hari ke hari.
“Untuk komunikasi publik yang di Aceh, posko harus spesifik menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Aceh, dengan progres hari per hari, kontak person Pak Safrizal, yang merupakan Dirjen Bina Adwil Kemendagri, mantan Pj Gubernur Aceh (2024–2025) yang juga orang Aceh,” kata Tito.
Menurut Tito, pendekatan ini penting agar setiap perkembangan di lapangan dapat dipantau secara real time. Informasi yang tersaji secara konsisten diyakini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, sekaligus meminimalkan potensi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Integrasi Media Center Komdigi untuk Transparansi Publik
Mendagri juga mengarahkan agar posko rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh terhubung langsung dengan Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Integrasi ini bertujuan memperkuat komunikasi publik agar informasi terkait pemulihan pascabencana dapat diakses secara luas dan mudah dipahami masyarakat.
Posko yang terhubung dengan Media Center diharapkan mampu menyajikan data pelaksanaan rehabilitasi secara komprehensif, mulai dari progres pembangunan infrastruktur, distribusi bantuan, hingga pemulihan layanan dasar. Dengan sistem pelaporan harian, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu berbasis kondisi terkini di lapangan.
Pendekatan ini dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik, terutama di wilayah terdampak bencana yang membutuhkan kepastian atas langkah-langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah.
Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Pemulihan
Selain soal pelaporan, Tito menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait diminta berjalan dalam satu irama agar program pemulihan dapat tepat sasaran.
Koordinasi yang solid diperlukan agar setiap tahapan pemulihan sesuai dengan kebutuhan daerah terdampak, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun pemerintahan. Tito menilai bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali infrastruktur fisik, tetapi juga menghidupkan kembali aktivitas masyarakat dan roda pemerintahan.
Dengan adanya pelaporan harian yang terintegrasi, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi hambatan di lapangan dan segera melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.
Ditjen Bina Adwil Siap Optimalkan Peran Posko
Menindaklanjuti arahan Mendagri, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Zakaria Ali menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengoptimalkan peran posko rehabilitasi dan rekonstruksi. Posko akan difungsikan sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, sekaligus sarana komunikasi publik yang kredibel.
“Kami siap menjalankan arahan dengan memperkuat fungsi posko sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, sekaligus sarana komunikasi publik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Safrizal.
Safrizal menambahkan, pihaknya akan terus mengawal kinerja Satuan Tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya di wilayah Sumatera. Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi fokus utama untuk mendukung pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Dorong Pemulihan Sosial dan Ekonomi Lebih Cepat
Melalui penguatan fungsi posko dan pelaporan harian, pemerintah berharap pemulihan Aceh dapat berjalan lebih cepat dan terukur. Target utamanya adalah mengembalikan aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan agar kembali berjalan normal dalam waktu sesingkat mungkin.
Pendekatan berbasis data yang akurat dan komunikasi publik yang transparan dinilai menjadi fondasi penting dalam proses tersebut. Dengan informasi yang jelas dan konsisten, masyarakat dapat memantau langsung progres pemulihan sekaligus merasa lebih dilibatkan dalam prosesnya.
Instruksi Mendagri ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pemulihan pascabencana Aceh tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat terdampak.
