JAKARTA - Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam mendistribusikan elpiji bersubsidi tiga kilogram (kg) yang lebih dikenal sebagai gas melon. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah berupaya keras memastikan subsidi elpiji ini tepat sasaran dengan mempersiapkan database konsumen yang berhak membeli elpiji bersubsidi di wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan mampu mengendalikan penjualan gas bersubsidi agar tepat sasaran kepada warga yang memang membutuhkannya.

Dalam beberapa waktu terakhir, distribusi gas melon di wilayah Jakarta telah kembali normal. Di berbagai wilayah seperti Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, warga tidak lagi harus mengantre panjang di pangkalan untuk mendapatkan gas. Kini, stok elpiji tiga kg tersedia di berbagai pengecer termasuk warung-warung kecil di lingkungan warga. "Sudah gampang carinya, nggak perlu pake Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membelinya. Harga­nya juga Rp 21 ribu," ungkap Nina, seorang warga yang merasakan manfaat ketersediaan gas yang lebih mudah.

Namun, demi memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh warga yang berhak, Pemprov DKI Jakarta merencanakan implementasi kode respon cepat (QR code) untuk mengendalikan penjualan elpiji tiga kg. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, menegaskan pentingnya langkah ini. "QR code ini nanti dibuat agar subsidi di Jakarta tepat sasaran. QR code ini berfungsi agar subsidi itu hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta. Database-nya kita lengkap, nah nanti Dinas Perdagangan mau dibikin kayak QRIS," jelas Hari di hadapan anggota DPRD DKI Jakarta.

Pendekatan baru ini bertujuan mendata penggunaan elpiji tiga kg secara rinci di Jakarta. Dengan demikian, data tersebut dapat menjadi dasar kajian untuk menghindari kelangkaan gas di masa depan. Selama ini, proses pembelian di pangkalan gas hanya mengandalkan pemeriksaan KTP tanpa verifikasi asal pembeli. Hal ini menyebabkan banyak warga dari luar Jakarta membeli gas bersubsidi di ibu kota. "Begitu di-tap nanti, lho kok KTP-nya bukan DKI. Nah, berar­ti ketahuan. Selama ini pangkalan (mengecek) KTP ada, (ya sudah) jual, jual, jual. Mau KTP dari mana, saya nggak ngerti kan. Nah sekarang alokasi DKI ya orang DKI yang nerima," ujarnya.

Hari menekankan, bahwa ke depan pengawasan terhadap penggunaan elpiji bersubsidi harus diperketat, sehingga hanya masyarakat dengan penghasilan rendah yang dapat membeli gas melon tersebut. Program ini mendefinisikan kalangan berpenghasilan rendah sebagai rumah tangga dalam klasifikasi desil 1 dan desil 2. "Siapa (warga ber-KTP) DKI ya? Orang miskin, orang miskin itu siapa? Ya rumah tangga yang desil 1, desil 2, sampai berapa tadi itu. Kita (warga mampu) belinya gas 12 kilo atau yang jaringan gas," tambahnya. Bukan hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengajukan usulan kuota elpiji tiga kg sebesar 433.933 metrik ton (MT) untuk tahun 2025. Namun, yang disetujui hanya 409.244 MT, lebih rendah dari yang diusulkan.

Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa untuk mencapai penyaluran yang tepat sasaran, diperlukan pembaruan regulasi. Hari menilai revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji tiga kg sangat diperlukan guna memperketat pengawasan distribusi gas tersebut. "Pergub-nya benahin. Ayuk, kita support sesuai kebutuhan terkait datanya, HET, penerimanya dan hal-hal lain," sambut Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Basri Baco.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, mendukung sepenuhnya adanya revisi Pergub. Menurutnya, pengawasan distribusi perlu dioptimalkan agar kuota elpiji tiga kg sebanyak 409.244 MT atau setara 136.414.660 tabung di tahun 2025 benar-benar tepat sasaran. "Pengawasan harus diperbaiki agar penyaluran ke bawah tepat sasaran dan kuotanya memenuhi target," imbuh Nova, menekankan pentingnya evaluasi distribusi yang berencana dilakukan pihak eksekutif.

Revisi pergub juga mempertimbangkan klasifikasi penerima elpiji tiga kg agar lebih tepat sasaran. Termasuk pengawasan distribusi akan dilaksanakan oleh Disnakertransgi DKI Jakarta dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) DKI Jakarta. Langkah holistik ini diharapkan mampu menata penyaluran dan memastikan subsidi gas mn mencapai tangan yang benar-benar membutuhkan.

Pemprov DKI Jakarta yakin bahwa upaya-integratif ini tidak hanya akan memastikan subsidi gas tepat sasaran, tetapi juga menegasi kemungkinan kelangkaan di masa depan. Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah, DPRD, dan seluruh pihak terkait, Jakarta bertekad menciptakan distribusi elpiji yang adil dan efisien bagi seluruh warga ibu kota yang berhak.