JAKARTA - Dalam upaya mendukung transisi industri menuju penggunaan energi hijau, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Indonesia berencana untuk meluncurkan program "green loan". Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pinjaman dengan bunga rendah kepada industri-industri yang ingin beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, Apit Pria Nugraha, dalam acara Carbon Neutrality (CN) Mobility Event di Gambir Expo pada Kamis, 13 Februari 2025.

Dukungan Penuh bagi Industri yang Ingin Berubah

"Kami sedang membangun ekosistem industri hijau. Ini adalah langkah penting untuk memobilisasi dan mendukung industri dalam perjalanan mereka menuju penggunaan energi terbarukan," kata Apit. Ia menegaskan bahwa banyak pihak menawarkan pendanaan hijau, dan green loan adalah salah satu cara efektif untuk mempermudah industri dalam mendapatkan dana dengan cost of fund yang jauh di bawah tingkat suku bunga konvensional.

Banyak pelaku industri saat ini menyadari pentingnya beralih ke energi hijau, namun terhalang oleh keterbatasan finansial. "Ini menjadi salah satu alasan kuat kami untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada mereka," tambahnya.

Kriteria dan Mekanisme yang Transparan

Kemenperin tengah menyusun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh industri untuk mendapatkan green loan ini. "Kami ingin memastikan bahwa pinjaman ini benar-benar digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu mendukung dekarbonisasi di sektor industri. Misalnya, untuk pemasangan solar panel," jelas Apit.

Lebih lanjut, Apit menyebutkan bahwa dana pinjaman ini tidak bersifat nasional, melainkan bersumber dari dukungan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF). "Ada banyak proposal pendanaan yang telah kami terima, dan sejumlah lembaga donor serta bank pembangunan multilateral menawarkan fasilitas pembiayaan hijau. Namun, penggunaan dana ini dalam sektor industri tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa aturan yang jelas," jelasnya.

Penawaran Dana Internasional

Menurut Apit, saat ini ada penawaran pendanaan mencapai 290 juta dolar AS dari kolaborasi antara World Bank dan Asian Development Bank (ADB). "Kemarin, kami ditawari dana sebesar minimal 290 juta dolar AS dari World Bank dan ADB. Kami juga telah membahas ini dengan Kementerian Keuangan, karena endorsement-nya harus melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Kami menjelaskan rencana kami dan mereka setuju," terangnya.

Selain itu, banyak lembaga multilateral lainnya juga tertarik memberikan pendanaan, meski angka pastinya masih dalam tahap pembicaraan. "Beberapa bank multilateral dan lembaga lain sudah menunjukkan minat, tetapi masih dalam negosiasi," tekannya.

Regulasi Segera Diterbitkan

Demi menyukseskan program ini, Kemenperin berencana untuk menerbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Perindustrian (PerMenperin). Apit berharap regulasi tersebut dapat segera diselesaikan pada tahun ini agar green loan bisa segera diimplementasikan.

Harapan untuk Masa Depan Energi Hijau

Melalui upaya ini, Kemenperin berharap dapat mendorong lebih banyak industri untuk beralih ke energi hijau dan ikut serta dalam program dekarbonisasi. "Kami percaya dengan adanya akses lebih mudah terhadap pembiayaan hijau, industri-industri di Indonesia akan lebih terdorong untuk mengambil langkah konkret dalam mengurangi emisi karbon mereka," tutup Apit.

Program green loan ini diharapkan akan menjadi angin segar bagi industri di Indonesia yang ingin berubah menjadi lebih berkelanjutan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam upaya global untuk memerangi perubahan iklim. Dengan dukungan dana internasional dan komitmen pemerintah, masa depan energi hijau di tanah air tampaknya semakin cerah.