JAKARTA - Upaya pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera kini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan paling mendasar masyarakat: ketersediaan air bersih.
Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi menegaskan bahwa dukungan tersebut menjadi langkah utama dalam membantu warga bangkit dari dampak banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah kawasan, khususnya wilayah transmigrasi dan eks transmigrasi.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang menekankan bahwa kebutuhan air bersih menjadi prioritas karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat sehari-hari. Dalam situasi pascabencana, akses terhadap air bersih tidak hanya penting untuk konsumsi, tetapi juga untuk menjaga kesehatan dan sanitasi lingkungan.
Fokus Penyediaan Sarana Air Bersih
Ditemui di Jakarta, Rabu, Iftitah menjelaskan bahwa kementeriannya telah menerima berbagai usulan dari pemerintah daerah terkait kebutuhan mendesak di lapangan. Usulan tersebut terutama berkaitan dengan penyediaan sarana air bersih bagi warga terdampak.
"Kami sudah dapat usulan dari (pemerintah) daerah. Kami nanti, insya Allah, akan berfokus kepada pengadaan sarana air bersih," kata Iftitah di sela-sela jumpa pers terkait kasus pembatalan sertifikat hak milik (SHM) transmigran di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Rabu.
Menurut dia, pengadaan sarana air bersih merupakan prioritas karena kebutuhan tersebut dinilai paling mendesak.
Dia menambahkan kementeriannya memfokuskan dukungan pada penyediaan fasilitas air bersih sebagai bagian dari upaya pemulihan. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Penekanan pada fasilitas air bersih ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjawab persoalan dasar yang langsung dirasakan masyarakat. Dalam kondisi pascabencana, keterbatasan air bersih kerap memicu persoalan lanjutan seperti penyakit dan menurunnya kualitas hidup warga di pengungsian.
Distribusi Bantuan Kemanusiaan ke Wilayah Terdampak
Sebelum memprioritaskan pengadaan sarana air bersih, Kementerian Transmigrasi juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk meringankan beban warga terdampak. Pada awal Desember 2025, kementerian menyerahkan bantuan berupa bahan pangan dan obat-obatan sebanyak delapan truk melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Bantuan tersebut diserahkan kepada BNPB agar dapat segera didistribusikan ke kawasan-kawasan transmigrasi yang terdampak bencana alam di Sumatera.
Tidak berhenti di situ, pada akhir Januari 2026, Kementerian Transmigrasi kembali mengirimkan 17 paket bantuan. Bantuan tersebut terdiri atas tenda darurat, perlengkapan dapur umum, serta alat kebersihan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi dan eks lokasi transmigrasi yang terdampak bencana alam di Provinsi Aceh.
Rangkaian bantuan ini memperlihatkan bahwa penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemenuhan kebutuhan darurat seperti pangan, obat-obatan, dan tempat berlindung, hingga kini difokuskan pada penyediaan sarana air bersih sebagai bagian dari fase pemulihan.
Percepatan Pemindahan Pengungsi Jadi Atensi Utama
Di sisi lain, perhatian terhadap para pengungsi juga menjadi fokus utama pemerintah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak menjadi prioritas.
Dia berpendapat warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat. Maka dari itu, penanganan harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga hilang sepenuhnya.
"Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi, karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda," kata Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya transisi cepat dari kondisi darurat menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Tinggal terlalu lama di tenda darurat dinilai berisiko terhadap kesehatan dan stabilitas sosial warga terdampak.
Progres Pembangunan Hunian Sementara dan Tetap
Terkait penyediaan hunian sementara (huntara), Satgas PRR mencatat rencana pembangunan mencapai 17.036 unit. Hingga kini, sebanyak 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah dibangun secara keseluruhan di tiga provinsi terdampak.
Selain pembangunan fisik langsung oleh BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas PRR juga memberikan fleksibilitas bagi warga yang memilih opsi sewa kontrak atau tinggal sementara di rumah keluarga.
Tito menjelaskan pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan. Pada tahap awal, bantuan tersebut diberikan sekaligus sebesar Rp1,8 juta untuk periode tiga bulan.
Bantuan itu juga dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi berdasarkan penilaian kepala daerah setempat, sehingga warga yang terdampak dapat segera kembali mandiri secara ekonomi.
Sejalan dengan pembangunan huntara, Satgas PRR pun memfokuskan pengerjaan hunian tetap bagi warga terdampak dengan total rencana mencapai 15.719 unit. Sampai dengan saat ini, pembangunan hunian tersebut menunjukkan progres yang positif.
Satgas PRR terus memperkuat koordinasi lintas sektoral guna memastikan target pembangunan hunian tetap itu berjalan sesuai rencana, yakni 3.657 unit di Sumatera Barat, 3.462 unit di Sumatera Utara, dan 8.600 unit di Aceh.
Dengan langkah terpadu antara penyediaan air bersih, distribusi bantuan kemanusiaan, percepatan pemindahan pengungsi, serta pembangunan hunian sementara dan tetap, pemerintah berupaya memastikan proses pemulihan di Sumatera berjalan terarah. Prioritas pada kebutuhan dasar menjadi fondasi penting agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih layak dan mandiri.
